Pemerintah Resmi Membentuk Satgas Perlindungan Data

Mahfud MD Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan, Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (satgas) Perlindungan Data.

Satgas Perlindungan Data terdiri dari unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam keterangan pers, siang hari ini, Rabu (14/9/2022), di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Mahfud bilang satgas itu bertugas melindungi data-data negara, dari berbagai ancaman kebocoran atau peretasan.

Turut hadir dalam konferensi pers, Jhonny Gerard Plate Menteri Kominfo, Budi Gunawan Kepala BIN, Hinsa Siburian Kepala BSSN, dan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kapolri.

“Pemerintah membuat satgas ini untuk lebih berhati-hati,” ujarnya.

Menurut Mahfud, ada dua hal yang menjadi dasar Pemerintah membentuk Satgas Perlindungan Data.

Pertama, peristiwa peretasan oleh hacker Bjorka mengingatkan tentang pentingnya membangun sistem keamanan siber yang lebih canggih.

Kedua, pembentukan satgas itu salah satu amanat dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Terkait peretasan yang dilakukan Bjorka, Mahfud menyebut data-data yang bocor bersifat umum, bukan rahasia negara.

Menko Polhukam menduga, motif Bjorka melakukan peretasan sebatas menggabungkan persoalan politik, ekonomi, dan jual beli yang tidak membahayakan stabilitas negara.

Walau begitu, Mahfud menegaskan Pemerintah berupaya serius menangani kasus-kasus kebocoran data.

Seperti diketahui, peretas dengan nama julukan Bjorka mengklaim berhasil membobol data sejumlah pejabat negara, dan menyebarkan di grup komunitas hacker.

Selain data Joko Widodo Presiden, Bjorka mengumumkan lewat Twitter kalau dia juga meretas data Puan Maharani, Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian, dan Anies Baswedan.(rid/rst)